Omah Fakta – Pemerintah Kota Mataram, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan kesiapan untuk memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menghitung kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Perhitungan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai besarnya dana yang akan dialokasikan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Mataram, dana BTT yang dialokasikan untuk tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp7 miliar. Namun demikian, dengan melihat besarnya anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program MBG, pihak pemerintah kota sudah mulai berkoordinasi dengan legislatif setempat untuk melakukan penyesuaian anggaran, atau yang dikenal dengan istilah “refocusing.” Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan lain yang dapat ditunda akan diatur ulang untuk mendukung prioritas tersebut.
Program MBG di Kota Mataram saat ini masih dilaksanakan secara parsial dan terbatas pada tiga kecamatan dari enam kecamatan yang ada di kota tersebut. Ketiga kecamatan yang sudah melaksanakan program MBG adalah Kecamatan Selaparang, Sekarbela, dan Mataram. Meski demikian, pelaksanaan program ini baru berjalan di Kecamatan Selaparang, yang menyasar sekitar 3.115 siswa. Sementara itu, jumlah siswa yang terdaftar di bawah Dinas Pendidikan Kota Mataram, mulai dari TK hingga SMP, mencapai sekitar 69.000 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG masih jauh dari cakupan yang diharapkan.
Wali Kota Mataram juga menyoroti pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran, mengingat pelaksanaan program MBG saat ini masih sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun demikian, Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagi anggaran dengan pemerintah pusat, meski dengan konsekuensi adanya pergeseran atau penyesuaian anggaran yang mungkin perlu dilakukan.
Komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk mendukung pelaksanaan program MBG sangat kuat. Mereka berharap bahwa dengan adanya dana BTT dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, pelaksanaan program ini dapat diperluas dan ditingkatkan, serta dapat berjalan lebih masif dan efektif ke depannya. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Namun demikian, Wali Kota Mataram menyatakan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat. Petunjuk ini sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam penggunaan dana dari APBD agar dapat mengikuti pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan adanya dana BTT yang disiapkan dan upaya penyesuaian anggaran, Pemerintah Kota Mataram bertekad untuk memastikan bahwa program MBG bisa dijalankan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi siswa yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik.
About the Author
