Omah Fakta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan bahwa dana haji yang saat ini dikelola telah mencapai total Rp171 triliun dan terus mengalami pertumbuhan yang positif. Mulyadi, anggota Dewan Pengawas BPKH, menyatakan bahwa selain menjaga nilai pokok dana haji, BPKH juga berusaha mengoptimalkan manfaat dari dana tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam keterangannya pada Selasa, Mulyadi menekankan bahwa meskipun dana yang dikelola terus bertumbuh, nilai manfaat yang dihasilkan tetap terjaga. Hal ini, menurutnya, bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas. Mulyadi juga menegaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan dana haji adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, yang menjadi fokus utama BPKH.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi saat menjadi pembicara dalam acara silaturahmi keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret yang bertajuk Kafeb Talks FEB. Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menjelaskan bagaimana BPKH memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Dengan pemanfaatan teknologi, BPKH berharap dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan dapat dipercaya kepada publik terkait dengan pengelolaan dana haji.
Selain itu, Mulyadi juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan dana haji. Ia menambahkan bahwa penerapan GCG tidak hanya penting dalam proses pengelolaan, tetapi juga dalam pelaporan hasil pengelolaan dana haji kepada masyarakat. BPKH, lanjutnya, telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya sejak pertama kali berdiri. Predikat tersebut, menurut Mulyadi, merupakan bukti dari komitmen BPKH dalam menjaga amanah umat dan memastikan bahwa dana yang dikelola dikeluarkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Mulyadi juga mengajak para peserta untuk memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi digital. Teknologi, menurutnya, memberikan banyak peluang sekaligus tantangan bagi industri tradisional, termasuk dalam pengelolaan dana haji. Ia menambahkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kebermanfaatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh BPKH.
Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi juga berpesan kepada para peserta untuk berani mengambil risiko dan selalu berpikir satu langkah ke depan. Ia mengingatkan pentingnya mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Menurut Mulyadi, untuk mencapai kesuksesan dalam karir, seseorang harus berani menempuh jalan yang terjal, yang meskipun penuh tantangan, juga memberikan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan kapasitas diri.
Mulyadi menegaskan bahwa prinsip “high risk, high return” harus dipegang teguh dalam menghadapi tantangan yang ada. Ia mengajak para peserta untuk tidak takut menghadapi kesulitan dalam perjalanan karir mereka. Dengan menghadapi tantangan dan mengambil risiko, seseorang akan mampu meningkatkan kapasitas diri dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.
Dengan adanya laporan ini, BPKH menunjukkan komitmennya dalam menjaga dana umat dan mengoptimalkan manfaatnya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Selain itu, teknologi digital yang digunakan BPKH juga menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji berjalan dengan efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, BPKH diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dengan memanfaatkan teknologi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta terus mengutamakan kepentingan umat.
About the Author
