Omah Fakta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk memberi pengecualian terhadap beberapa jenis bantuan kemanusiaan darurat, yang memungkinkan kelanjutan bantuan selama masa penangguhan bantuan luar negeri yang berlaku selama 90 hari. Keputusan ini diumumkan pada hari Rabu dan merupakan bagian dari kebijakan eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump yang menangguhkan bantuan luar negeri sebagai bagian dari kebijakan “America First.”
Pembekuan bantuan luar negeri tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian besar, khususnya bagi penerima manfaat yang kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai status bantuan. Kebijakan ini menghentikan proyek-proyek yang sedang berjalan, membekukan pencairan dana, serta menunda berbagai inisiatif baru. Namun, pengecualian diberikan untuk bantuan pangan darurat dan bantuan militer kepada negara-negara seperti Israel dan Mesir, seperti yang dilaporkan oleh CNN.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberikan penjelasan mengenai beberapa pengecualian yang dibuat terkait dengan masalah keamanan nasional, termasuk langkah-langkah untuk melindungi personel AS, memfasilitasi repatriasi imigran ilegal, dan memenuhi komitmen terhadap non-proliferasi senjata. Rubio juga memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa akan tetap diteruskan selama periode 90 hari peninjauan kebijakan. Bantuan tersebut meliputi obat-obatan esensial, layanan medis, makanan, tempat tinggal, dan bantuan subsisten, serta biaya administrasi yang diperlukan untuk penyaluran bantuan tersebut.
Meskipun pengecualian ini memastikan kelanjutan bantuan kemanusiaan yang esensial, terdapat sejumlah pembatasan yang ditetapkan. Bantuan ini tidak mencakup kegiatan yang berhubungan dengan aborsi, perencanaan keluarga, konferensi, biaya administratif yang tidak berhubungan dengan penyelamatan jiwa, atau program yang berkaitan dengan gender, ideologi DEI (diversity, equity, and inclusion), operasi transgender, dan bantuan non-esensial lainnya. Pemerintahan Trump sendiri telah berusaha untuk menghapus program DEI dalam berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan dan lembaga lainnya.
Dalam memorandum yang dikeluarkan Rubio, ditekankan bahwa tidak ada kontrak baru yang boleh dibuat selama periode ini, kecuali dengan persetujuan pengecualian khusus. Pengecualian yang diterapkan sangat ketat, dengan fokus pada program-program yang esensial dan berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa. Pengecualian tersebut juga mencakup dana untuk Migrasi dan Bantuan Pengungsi yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan penyelamatan jiwa atau membantu individu kembali ke lokasi yang aman.
Untuk bentuk bantuan kemanusiaan lainnya yang tidak tercakup dalam pengecualian tersebut, organisasi yang mengelola bantuan dapat mengajukan permohonan pengecualian tambahan melalui Departemen Luar Negeri AS. Keputusan untuk menangguhkan bantuan luar negeri selama 90 hari tersebut telah menimbulkan dampak serius. Banyak pejabat yang memperingatkan bahwa jika penangguhan ini berlanjut selama dua pekan lagi, ribuan orang bisa kehilangan nyawa akibat kekurangan bantuan yang dibutuhkan.
Beberapa kontraktor dari United States Agency for International Development (USAID) terpaksa mengalami pemutusan kontrak, sementara staf senior ditempatkan dalam cuti berbayar. Di Jalur Gaza, yang tengah dilanda konflik, upaya penyaluran bantuan pun mengalami gangguan serius, dengan truk-truk bantuan tertahan di perbatasan dan pejabat yang belum yakin apakah bantuan tersebut bisa sampai ke lapangan.
Meskipun pengecualian ini memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang esensial tetap dapat diteruskan, keputusan tersebut bersifat sementara. Sebagai akibatnya, arah kebijakan bantuan luar negeri AS ke depan masih belum dapat dipastikan, meninggalkan ketidakpastian mengenai kelanjutan dukungan internasional dalam jangka panjang.
About the Author
