Omah Fakta – Pemerintah memastikan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa tetap dilanjutkan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan bahwa keberlanjutan proyek ini sangat diperlukan untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) serta mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A telah diselesaikan dengan panjang mencapai 12,66 km. Kemudian, pada tahun 2020, proyek ini diperluas dengan tambahan sepanjang 33,54 km melalui kerja sama antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tanggul Laut Raksasa yang digelar di Jakarta pada hari Rabu.
Sejak tahun 2016, Kementerian PU telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk melakukan kajian terkait pembangunan tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini diproyeksikan memiliki total panjang mencapai 946 km.
Untuk tahap berikutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B, saat ini masih dilakukan kajian mengenai pembiayaan serta studi kelayakan (feasibility study). Menteri Dody menjelaskan bahwa dalam tahap ini masih dipertimbangkan apakah desain tanggul akan mengikuti Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang telah dirancang oleh Kementerian PU pada tahun 2020 atau tetap berpedoman pada Masterplan tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Tak hanya di Jakarta, pembangunan tanggul laut juga sedang berlangsung di Jawa Tengah. Proyek ini terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak serta Tol Semarang Harbour, yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
Menteri Dody menegaskan bahwa strategi pengendalian banjir yang diterapkan oleh Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul, tetapi juga dikombinasikan dengan program penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah. Beberapa proyek yang turut mendukung upaya ini antara lain pembangunan Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air melalui sistem pengolahan limbah di muara sungai dengan pembangunan Jakarta Sewerage System.
Ia juga menyoroti bahwa pengendalian banjir perlu diiringi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di Jakarta. Oleh karena itu, proyek tanggul laut raksasa telah dimasukkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam penanganan banjir serta perlindungan wilayah pesisir. Ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, mencakup pengelolaan dari hulu hingga hilir.
AHY juga menambahkan bahwa kerja sama lintas pihak sangat diperlukan agar proyek ini dapat berjalan dengan efektif. Ia memastikan bahwa berbagai pihak terkait akan terus berdiskusi mengenai desain, skema pembiayaan, serta bentuk kerja sama terbaik agar proyek tanggul laut raksasa dapat segera direalisasikan.
Dengan adanya pembangunan tanggul laut raksasa serta berbagai proyek pendukung lainnya, diharapkan permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta dan wilayah pesisir utara Jawa dapat diminimalkan. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengembangkan solusi jangka panjang demi perlindungan wilayah pesisir dan kesejahteraan masyarakat.
About the Author
