Omah Fakta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2025 tidak akan terpengaruh oleh permintaan efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan lebih difokuskan pada pos-pos yang tidak langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK). Namun, anggaran yang dialokasikan untuk bansos tetap utuh, tanpa ada pengurangan sedikit pun.
Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran untuk bantuan sosial tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp1 triliun hingga Rp1,3 triliun. Meski demikian, anggaran tersebut akan disesuaikan lagi berdasarkan arahan lebih lanjut dari Presiden. “Ada sekitar Rp1 triliun lebih, mungkin bisa mencapai Rp1,3 triliun, tetapi kita akan menyesuaikan dengan keputusan Presiden. Yang pasti, anggaran bansos dan bantuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak akan mengalami perubahan,” ujar Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan bahwa dana untuk bantuan sosial tidak akan dipotong meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran untuk berbagai jenis bantuan sosial tetap utuh tanpa ada pengurangan apapun. “Tidak ada pengurangan sedikit pun dalam anggaran belanja bantuan sosial. Itu yang pasti,” katanya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa target belanja negara untuk tahun anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut, pemerintah berupaya melakukan penyesuaian anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah.
Efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memotong pos-pos anggaran yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas, ATK, dan kegiatan seremonial yang tidak esensial.
Sebagai informasi, selain mengalokasikan dana untuk bantuan sosial, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Menteri Sosial mengingatkan pentingnya memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, dengan meminta pemerintah daerah untuk memantau dan memastikan penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran.
Bansos, menurut Gus Ipul, bukanlah solusi jangka panjang, tetapi merupakan bentuk jaminan sosial sementara bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemanfaatan anggaran untuk bansos harus dilakukan dengan bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Dengan adanya efisiensi anggaran yang lebih terarah, diharapkan dana yang dialokasikan untuk program-program bantuan sosial dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat mencapai tujuan utamanya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam kesimpulannya, meskipun ada upaya efisiensi anggaran di beberapa sektor, anggaran bantuan sosial tetap menjadi prioritas yang tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat tetap merasakan manfaat dari program bantuan sosial yang telah dirancang untuk mendukung mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.
About the Author
